PANGKALPINANG, Pena Katolik – Uskup Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, bersama Bupati Bangka Barat turut hadir dalam kegiatan ilmiah yang digelar Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Kevikepan Bangka Belitung. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Tahun Yubileum 2025 sekaligus menjadi wujud nyata Gereja yang partisipatif dan sinodal. Dengan mengusung tema
Acara yang dihadiri oleh berbagai komunitas Katolik, termasuk Pemuda Katolik dan WKRI se-Bangka Belitung, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan tarian tradisional. Suasana khidmat berpadu dengan semangat kebangsaan, meneguhkan tekad untuk bersama membangun kehidupan berbangsa.
Ketua Komisi Kerawam Kevikepan Bangka Belitung, Romo Yohanes Agus Riyanto, MSF, dalam sambutannya menegaskan bahwa Gereja perlu mengambil bagian dalam membangun bidang ekonomi-politik. Menurutnya, kerja sama lintas sektor – baik dengan ormas Katolik, pejabat publik, ASN Katolik, maupun organisasi non-Katolik – harus diarahkan pada gerakan nyata yang mendorong semangat kolaboratif.
Sementara itu, dalam sesi pemaparan, Mgr. Sunarko menekankan pentingnya sikap kritis Gereja dalam menghadapi politik. Ia menegaskan bahwa politik sejatinya adalah sesuatu yang luhur, yang harus diarahkan pada bonum commune atau kebaikan bersama.
“Kalau orientasi politik hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi pribadi, Gereja akan bersikap kritis. Gereja dipanggil untuk menyerukan keadilan, solidaritas, dan partisipasi demi masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung hak asasi manusia,” ungkapnya.
Mgr. Adrianus menegaskan bahwa peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus bersinergi demi kebaikan bersama.
“Namun faktanya, korupsi masih marak dan kepentingan ekonomi sering mengorbankan keadilan serta merusak ekologi. Karena itu, suara kenabian Gereja harus tetap bergema,” tegasnya.
Plt Kepala Kesbangpol Babel, Ferdian Hermawan Lubis, dan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, yang memberikan analisis terkait situasi ekonomi-politik di Bangka Belitung. Mereka menekankan bahwa meski penuh tantangan, provinsi kepulauan ini masih menyimpan peluang besar untuk berkembang.
Dialog interaktif yang digelar memberi ruang partisipasi luas bagi peserta untuk menyuarakan kegelisahan sekaligus harapan. Jawaban para narasumber menegaskan bahwa partisipasi aktif, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian bersuara kritis adalah kunci membangun Babel yang adil dan berdaya.
Kehadiran tokoh Gereja, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam acara ini menjadi bukti bahwa membangun Bangka Belitung dalam bingkai politik nasional tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi seluruh pihak, berlandaskan semangat kebaikan bersama dan cita-cita persaudaraan bangsa.
