MAUMERE – Komitmen penguatan mutu pendidikan Katolik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kini memasuki babak baru yang strategis. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Gereja Katolik secara resmi bersinergi untuk mendorong alih status dua Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) menjadi sekolah negeri.
Langkah bersejarah ini dibahas dalam pertemuan antara Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu, bersama Direktur Pendidikan Katolik Kementerian Agama RI, Albertus Triyatmojo, di Lepo Bispu, Senin 23 Februari 2026. Adapun dua lembaga pendidikan yang diusulkan dalam program penegerian tersebut adalah: SMAK St. Petrus Kewa Pante dan SMAK St. Benedictus Palu’e.
Mgr. Edwaldus menyambut hangat inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran negara dalam memperkuat pelayanan pendidikan di Nian Tana Sikka adalah sebuah peluang besar bagi karya pelayanan Gereja.
“Gereja menyambut baik langkah strategis ini. Penegerian menjadi jalan untuk memperluas pelayanan pendidikan yang lebih tertata, profesional, dan berdaya saing,” ungkap Mgr. Edwaldus.
Mgr. Ewal menambahkan bahwa pihak Keuskupan akan terus memperkuat koordinasi internal agar proses ini tetap berlandaskan nilai-nilai iman. Upaya kolaboratif antara Direktorat Pendidikan Katolik Kemenag RI, Keuskupan Maumere, dan Pemerintah Daerah Sikka ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih kokoh bagi generasi muda Sikka di masa depan.
Direktur Pendidikan Katolik, Albertus Triyatmojo, menegaskan bahwa program penegerian ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam memperkuat layanan pendidikan keagamaan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Penegerian bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan transformasi tata kelola yang mencakup aspek pembiayaan, peningkatan mutu, serta penguatan sumber daya manusia,” ujar Albertus.
Dengan status negeri, sekolah dipastikan akan memperoleh dukungan anggaran dan stabilitas pembiayaan operasional dari negara. Pengembangan SDM dapat didukung dengan akses luas terhadap program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya fasilitas standar nasional memungkinkan peluang pengembangan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
Meski beralih status menjadi sekolah negeri, Albertus menekankan bahwa identitas dan nilai iman Katolik tidak boleh luntur. Sinergi antara pemerintah dan Gereja menjadi kunci agar sekolah tetap menjadi wadah yang melahirkan generasi unggul secara akademik dan berintegritas secara spiritual.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian aspek administratif seperti kejelasan aset dan dukungan yayasan agar proses transisi berjalan transparan dan akuntabel.
