JAKARTA, Pena Katolik — Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyuarakan harapan agar pemerintah secara aktif memberikan pembaruan terkait tuntutan rakyat yang berisi 17+8 poin pasca gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah sejak Senin 25 September 2025.
Demonstrasi yang berlangsung hingga akhir Agustus itu, menuntut transparansi dan komunikasi terbuka, dari pemerintah kepada rakyat. Menurut Kardinal Suharyo, tanggapan positif dari pemerintah akan menjadi bentuk penghiburan besar bagi masyarakat yang tengah resah.
“Yang saya bayangkan, alangkah hebatnya kalau Sekretaris Negara atau juru bicara pemerintah menyampaikan, ‘Ini lho, pemerintah sedang menanggapi isu ini. Kami memikirkan begini, jalannya begini,’” ujar Kardinal Suharyo dalam Jumat 12 september 2025.
Kardinal Suharyo menekankan, bahwa meskipun belum semua tuntutan dapat direalisasikan karena kendala tertentu, penjelasan yang jujur dan terbuka akan membantu masyarakat memahami prosesnya.
“Kalau memang tidak bisa dijalankan, ya dijelaskan alasannya. Supaya rakyat tahu dan mengerti,” imbuhnya.
Gelombang demonstrasi yang memuncak pada akhir Agustus 2025 dipicu oleh pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait tunjangan rumah yang mencapai Rp 50 juta, yang dinilai publik tidak berempati terhadap kondisi masyarakat. Ketegangan meningkat setelah insiden tragis di Jakarta, di mana kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Aksi unjuk rasa pun meluas, menuntut keadilan atas kekerasan aparat dan reformasi kebijakan, termasuk pembentukan tim investigasi independen. Tuntutan rakyat dirumuskan dalam 17+8 poin yang mencerminkan aspirasi lintas isu: dari transparansi anggaran hingga perlindungan hak sipil.
Kardinal Suharyo menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam merespons tuntutan publik.
“Transparan, dapat ditanggunggugatkan, bukan hanya tanggung jawab. Akuntabel. Baru dipercaya. Kalau tidak, ya apa yang dipercaya?” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa usulan pembentukan tim investigasi independen adalah hal yang masuk akal, menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan harapan agar pemerintah segera menyampaikan perkembangan secara terbuka, Kardinal Suharyo mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari janji, melainkan dari proses yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
