JAKARTA, Pena Katolik – Romo Frans Magnis Suseno SJ mengatakan, Indonesia menghadapi tiga tantangan yang serius. Tantangan ini adalah radikalisme agama, ancaman perpecahan vertikal, dan demokrasi yang merosot menjadi oligarki serta korupsi. Namun demikian, Romo Magnis memberi catatan, bahwa radikalisme agama tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomeda ini juga terjadi di seluruh dunia. Romo Magnis beranggapan, situasi ini menjadikan ideologi ekstremis menjadi ancaman.
Saat berbicara dalam diskusi filsafat politik bertajuk “Kritik atas Manifesto Politik 2022”, Minggu 6/11/2022, Romo Magnis menyoroti pentingnya memperhatikan situasi-situasi ini. Romo Magnis mengatakan, radikalisme agama sendiri dapat menghancurkan Indonesia. Menurutnya, radikalisme agama tidak menghargai kebangsaan hal ini menjadikannya berbahaya. Ada perpecahan vertikal yang mengancam Indonesia, di mana Romo Magnis mendefinisikannya sebagai ketimpangan kesenjangan, antara si kaya dan miskin, pendidikan maupun kesejahteraan.
“Indonesia terbangun karena semua saling menerima, seperti yang diingatkan dalam Sumpah Pemuda, meskipun berbeda tapi tetap satu bangsa, bangsa Indonesia,” ujar Romo Magnis.
Romo Magnis mengingatkan, radikalisme agama tidak akan menang kecuali Indonesia pecah secara vertikal. Demokrasi dalam hal ini berperan penting, ia mengingatkan, demokrasi yang merosot menjadi oligarki, serta korupsi, menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia tidak memiliki sayap kiri dalam perpolitikan Indonesia.
“Jangan-jangan di Indonesia yang berkembang lebih maju, lebih kaya itu 30 persen di atas, mungkin 20% masih berusaha, namun 50% masyarakat tidak sejahtera, bahkan ada 10% dikategorikan miskin,” lanjutnya.
Romo Magnis mengatakan, oligarki adalah di mana suatu negara dikuasai oleh mereka yang mewakili kepentingan bisnis tertentu. Ini adalah sebab musabab korupsi. Romo Magnis mencontohkan pencopotan salah satu hakim Agung karena korupsi sebagai situasi yang gawat. Ia melihat, kalau lembaga yudikatif saja sudha menjadi sarang korupsi, hal ini menjadi alarm. Romo Magnis juga menyoroti situasi KPK dan pengesahan undang-undang oleh DPR tanpa melakukan diskusi umum.
“Kalau kita bertanya partai mana yang mewakili petani kecil, nelayan, orang yang hidup dari bisnis di kaki lima, orang asli hutan yang hutannya diambil, tidak ada jawaban,” ujarnya.
Romo Magnis mendorong lima komitmen: komitmen kepada bangsa, komitmen kepada demokrasi, komitmen kepada HAM, komitmen pada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia mencapai suatu kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan bebas.
