Saat ini bhinneka tunggal ika agak terdegradasi karena adanya ketidakadilan. Karenanya, ketidakadilan harus dicarikan solusi dalam kehidupan agar tidak mengganggu kebhinekaan. Orang kecil atau kaum marhaen selalu menunggu kehadiran Pancasila, dan tugas kitalah untuk membantu mereka dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya.
Gubernur Jatim Soekarwo berbicara saat meresmikan Gedung Vidya Loka Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) di Jalan Dr Ir H Soekarno No. 201, Surabaya, 27 April 2018. Peresmian itu diawali dengan Misa yang dipimpin Uskup Surabaya Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono Pr, pemotongan tumpeng dan makan bersama, serta seminar nasional bertema “Bhinneka Tunggal Ika” dengan narasumber Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Wantimpres Mayjen Pol Sidarto Danusubroto, dan Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari.
Menurut Soekarwo, peresmian Gedung Vidya Loka merupakan perwujudan working ideology karena semua kalangan hadir dan ikut menyemarakkan suasana. “Ini kejadian luar biasa. Diundang oleh Romo semua datang dan senang di sini. Tidak ada konsep kebhinekaan yang saling menghargai seperti di negara kita ini,” kata Soekarwo seraya menambahkan bahwa konsep kebhinekaan tertuang pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Pancasila sendiri, menurut gubernur, mengandung tiga dimensi yakni dimensi realitas yang dibuat oleh founding fathers, dimensi ideologi yang meletakkan cita-cita ke depan, dan dimensi working ideology. “Menyikapi hal ini, NU kemudian merumuskan Islam Nusantara yang endingnya adalah memadukan konsep agama dan budaya. Perkawinan antara agama dan budaya merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi selama ini,” lanjutnya.
Karena itu, Soekarwo menghimbau agar perguruan tinggi Katolik memberikan bantuan dan fasilitas pendidikan yang sama bagi anak non-Katolik dan anak yang memiliki kemampuan akademik namun tidak mampu secara ekonomi. Dengan begitu, tegas gubernur, “wujud nyata working ideology berjalan dalam keseharian perguruan tinggi.”
Uskup Surabaya sekaligus Ketua Pembina Universitas Katolik Darma Cendika Mgr Vincentius Sutikno Wisaksono menanggapi imbauan gubernur dengan menegaskan bahwa UKDC merupakan “rintisan kaum Katolik yang ikut prihatin pada layanan pendidikan yang makin lama makin mahal.” Maka, lanjut uskup, “universitas ini dari awal dikhususkan bagi yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, namun kondisi ekonominya tidak memadai.”
Said Aqil Siradj menegaskan dalam seminar bahwa Pancasila sudah final dan Indonesia tidak perlu menjadi negara agama. Meski Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam, lanjutnya, tetapi NU dalam Muktamar tahun 1984 memutuskan bahwa NKRI dan Pancasila adalah finalisasi usaha mendirikan negara. “Mereka yang berusaha mendirikan negara agama seharusnya bercermin pada negara-negara Timur Tengah yang konflik akibat ISIS. Kita dengan Pancasila justru berhasil menyatukan kaum nasionalis dan religius,” ujar Said Aqil.
Sidarto Danusubroto menyayangkan beredarnya informasi palsu (hoax) dan pernyataan-pernyataan memecah belah yang bahkan telah digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah melalui isu-isu SARA. Upaya-upaya itu, jelasnya, menunjukkan lemahnya pemahaman untuk mendaratkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Rektor UKDC Pastor Yustinus Budi Hermanto Pr, salah satu tujuan pembangunan Vidya Loka adalah untuk membangun manusia Indonesia yang Pancasilais dengan tidak melupakan nilai-nilai kekatolikan.
Sedangkan Ketua Yayasan Darma Cendika Pastor Adrian Adiredjo OP menjelaskan, gedung baru UKDC yang dibangun delapan lantai dengan dana sekitar 30 miliar rupiah dan dilengkapi fasilitas kafe dan lapangan basket indoor, serta mulai dibangun 29 Oktober 2015 itu “diharapkan dapat menunjang peningkatan kegiatan akademik dan ekstra kurikuler.”
UKDC, yang kini memiliki sekitar 700 mahasiswa, bermula ketika sekelompok sarjana dan cendekiawan Katolik di Surabaya mendirikan Yayasan Darma Cendika di Surabaya, 7 November 1984. Yayasan yang bergerak dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial itu bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan derajat kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya.
“Untuk merealisasi tujuan itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Katolik Darma Cendika. Universitas ini memulai perkuliahannya secara resmi tanggal 1 September 1986. Selanjutnya tanggal ini ditentukan sebagai saat berdirinya Unika Darma Cendika. Operasional awalnya dulu di SMA Hendrikus Klampis,” jelas Pastor Adiredjo.
Ijin operasional diperoleh dari Koordinator Kopertis Wilayah VII, No. 365/Q/1986, tertanggal 20 Juni 1986, dan ditingkatkan menjadi Status Terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0217/O/1987, tanggal 11 April 1987, berlaku untuk Fakultas Teknik (jurusan Teknik Industri dan Teknik Arsitektur), Fakultas Ekonomi (jurusan Manajemen dan Akuntansi) dan Fakultas Hukum. Tahun 2002 semua program studi, Ilmu Hukum, Arsitektur, Teknik Industri, Manajemen dan Akuntansi terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi. (herman yk/magda dotik)
