Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (HAK KWI) mendukung terselenggaranya Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 demi tegaknya demokrasi dan terjaganya eksistensi bangsa Indonesia. Maka, mendukung suksesnya pilkada dan pemilu itu merupakan panggilan luhur umat Katolik, yang adalah bagian sepenuhnya dari bangsa Indonesia.
Pernyataan itu adalah bagian dari Rangkuman dan Rekomendasi Rapat Pleno Komisi HAK KWI di Jakarta, 2-8 Februari 2018, yang dihadiri 60 peserta meliputi pengurus Komisi HAK KWI, perwakilan pengurus Komisi HAK seluruh keuskupan dan undangan.
Wujud dukungan itu, menurut rangkuman peserta terlihat dari waktu penyelenggaraan rapat itu sendiri dan tema yang dipilih, yakni ”Menjadi Agen Toleransi dan Kerukunan dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk Menyongsong Tahun Politik 2018-2019.”
Peserta mencatat dalam rangkuman itu: “Kita harus optimis Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik, namun tetap perlu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu.”
Kondisi-kondisi yang mengindikasikan munculnya gangguan, menurut identifikasi mereka, adalah “isu-isu SARA untuk menarik simpati dan memenangkan kontestasi.” Oleh karena itu mereka menegaskan perlunya upaya bersama dengan pelbagai pihak untuk “menjaga dan menolak munculnya politik identitas, politik uang (transaksional), dan teror dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.”
Selanjutnya mereka sepakat bahwa tugas penting yang harus diperankan oleh Komisi HAK dalam rangka pilkada dan pemilu itu adalah ikut serta menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat yang dibangun bersama tokoh-tokoh lintas iman.
“Melalui dan dalam kebersamaan dengan mereka, menggali nilai-nilai luhur yang menginspirasi dan mendukung kerukunan, kedamaian, serta cinta kepada bangsa dan negara,” dan “Berdasarkan nilai-nilai luhur itu mengajak warga berpartisipasi secara bertanggungjawab dan bermartabat dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.”
Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas dan mewujudkan peran-peran kekinian dalam masyarakat, Komisi HAK mengeluarkan rekomendasi untuk dirinya sendiri agar selain mengoptimalisasi koordinasi dan peran pengurus dan meningkatkan kapasitas dan dedikasi personal pengurus, dimantapkan dan diperjelas juga tempat Komisi HAK dalam gerak pastoral Gereja.
Mereka sepakat meningkatkan pelibatan umat yang mempunyai potensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas atau kerja komisi, serta meningkatkan jejaring dan kerjasama di lingkungan internal dengan komisi lain di KWI, ormas-ormas Katolik dalam memberdayakan awam, dan kerjasama eksternal.
Kemudian, dalam rangka menghadirkan Gereja yang lebih relevan dan signifikan di tengah masyarakat yang beragam akhir-akhir ini, mereka sepakat akan perlunya langkah-langkah pastoral yang dikerjakan oleh Komisi HAK.
Langkah-langkah itu antara lain mendorong umat untuk mengembangkan sikap iman yang inklusif dan dialogis, mendorong pimpinan Gereja (hirarki) agar semakin komitmen mengupayakan komunikasi, interakasi, dan kerjasama lintas iman untuk membangun kerukunan, dan mendorong umat dan Gereja untuk berinisiatif dan kreatif membangun kerukunan melalui silaturahmi dan kegiatan bersama lintas iman.
Selain itu, komisi akan siapkan kader-kader awam Gereja, calon imam, dan khususnya orang muda yang punya hati dan keberanian untuk membangun kerukunan, tingkatkan komunikasi dan jejaring dengan komunitas-komunitas lintas iman, menjadikan perayaan Gereja sebagai kesempatan menghadirkan dan melibatkan komunitas lintas iman, dan mengenang dan memaknai peristiwa dan momentum penting kebangsaan dalam perayaan Gereja untuk meneguhkan semangat nasionalisme.(pcp)
