Mengingat tingkat kegagalan pelaksanaan otonomi daerah sebanyak 61%, pentingnya kaderisasi dalam mencari pemimpin baru bangsa dan negara, masa depan negara dan kebangkitan bangsa serta menghapus politik uang dalam pilkada serentak, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengeluarkan seruan antara lain meminta rakyat Indonesia menghapus politik uang dan mencegah budaya ‘raja kecil.’
Di hari terakhir Rapimnas ISKA di Semarang, 31 Mei 2015, dikeluarkan ‘7 Seruan Semarang’ yang ditandatangani oleh Ketua Umum Presidium ISKA Muliawan Margadana dan Sekjen Johanes Joko.
Rapimnas dengan tema “Kontribusi Cendekiawan Dalam Proses Kaderisasi Kepemimpinan Nasional” itu berlangsung di Semarang, 29-31 Mei 2015, serta dihadiri perwakilan ISKA seluruh Indonesia itu mendorong rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diselenggarakan dengan segala kelemahan dan kelebihannya.
“Oleh karenanya, ISKA mendorong sepenuhnya gerakan yang muncul dari masyarakat yang bertujuan menghapus politik uang, menjunjung tinggi kejujuran, melaksanakan pilkada yang damai dan bermartabat demi masa depan bangsa,” demikian seruan nomor tiga itu.
Pada nomor empat, ISKA meminta seluruh bangsa Indonesia ikut aktif dalam mencegah terbentuknya dinasti penguasa daerah (lokal) atau pun terbangunnya budaya “raja kecil” di daerah dan tanpa bermaksud mengurangi hak asasi seseorang dalam berpolitik, dengan mendorong rakyat untuk tidak mendukung calon yang memiliki hubungan keluarga baik jauh atau pun dekat, dengan penguasa sebelumnya.
Sebelumnya pada nomor satu, ISKA menilai pilkada serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses demokrasi Indonesia. “Dukungan penuh pemerintah, peran serta masyarakat dan berbagai elemen bangsa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), adalah syarat mutlak terselenggaranya pilkada yang sukses, demokratis, bersih, transparan, aman, dan damai,” seru mereka.
Pilkada serentak tahun 2015 dan yang akan datang, tulis mereka pada nomor dua, hendaknya “dijadikan tonggak dan awal dari segala tahapan kaderisasi pemimpin nasional dan daerah dalam mengawal bangsa dan negara menghadapi tantangan zaman.”
Pada seruan nomor lima, ISKA meminta seluruh KPU Pusat dan KUP Daerah untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa harus melakukan politisasi tugas yang telah diberikan negara dan bangsa.
Untuk mencapai pelaksanaan pilkada serentak yang ideal, jelas ISKA dalam seruan nomor enam, diperlukan pembenahan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif; reformasi birokrasi menyeluruh, dan sinergi maksimal pusat-daerah dengan cara salah satunya menghapus rivalitas negatif antara teknokrat versus politisi, perlu diredakan dan dihilangkan demi perbaikan program ekonomi nasional. “Output janji-janji Jokowi menjadi tolok-ukur berhasilnya pembangunan, dan tak boleh berhenti pada konsep,” tegas ISKA.
Pada nomor yang terakhir, ISKA menegaskan bahwa pemerintah perlu merevitalisasi momentum kepercayaan publik untuk mempercepat gerak pembangunan ekonomi nasional. “Program ekonomi perlu diprioritaskan seturut target kesejahteraan nasional. Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kall wajib menjawab janji-janji politik Nawacita, yang sejauh ini, implementasinya tak secepat harapan masyarakat,” demikian Seruan Semarang itu. (putut prabantoro)
