Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Human Trafficking baru-baru ini dilakukan oleh Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) Atambua bekerjasama dengan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, “sehingga NTT tidak identik dengan perdagangan manusia,” kata ketua FPPA Atambua Suster Sesilia SSpS.
Dengan kegiatan yang dilakukan di aula Novisiat SVD Nenuk, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, 18-19 September 2014, Suster Sesilia berharap setiap daerah di NTT mampu menjadi agen perubahan sekaligus mendorong dan mengajak pemerintah setempat untuk lebih serius memberantas dan menekan penyakit trafficking dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.
“Diharapkan peserta pelatihan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan sosialisasi, agar masyarakat dapat membantu mengurangi dan menekan human trafficking, karena selama ini pemerintah dan aparat kepolisian sangat lamban memberantasnya,” kata suster seraya berharap apa yang dilakukan peserta menghilangi kesan bahwa NTT identik dengan perdagangan manusia.
Dalam pelatihan dua hari itu peserta belajar cara-cara mendampingi, mengadvokasi dan membela korban human trafficking sampai ke pengadilan jika diperlukan. Mereka pun bertekad, berkomitmen dan mencekam penjualan manusia NTT serta tindak kekerasan seksual yang makin marak di NTT.
Pelatihan, yang dibuka oleh Penjabat Bupati Belu Wilhelmus Fonni dan dihadiri Rektor Rumah SVD Nenuk Pastor Yohanes Naihati SVD, Pastor Piter Bataona SVD dan Bruder John Tanouf SVD, dibawakan oleh wakil-wakil Komisioner Komnas Perempuan RI, Sri Nurherwati dan Yuni Asriyanti.
Sri Nurherwati bertanya, “Kenapa ya NTT selalu dinegatifkan dengan trafficking? Apakah pemerintah atau aparat kepolisiannya mudah “dibeli” oleh pihak perekrut, ataukah NTT benar-benar daerah yang tertinggal sehingga masyarakat dijadikan korban trafficking? Ini perlu dicari tahu penyebabnya oleh setiap kita, khususnya peserta TOT ini. Malu dong kalau dicap sebagai daerah ‘pengekspor’ pekerja yang bermasalah baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan mau dong dijadikan budak seks dan kekerasan di tanah orang.”
Sementara itu, Penjabat Bupati Belu Wilhelmus Fonni menyampaikan keprihatinannya terhadap korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dan korban trafficking yang makin marak di NTT. “Kita jangan mau dikasih uang 100.000 rupiah saja sudah mau. Harus berani melawan iming-iming tersebut,” tegas Wilhelmus.
Para peserta mewakili Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Belu, TP PKK Upfaon, LSM Dian Kasih Kupang, Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Maumere, Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (J-RUK) Kupang, Wanita Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), KP3D Bauho, JPIC SSpS Ruteng, JPIC SVD Timor, CIS/KOMPAS Timor, LeadHAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Provinsi NTT, Jaringan Perempuan Indonesia Timor (J-PIT), PMKRI, Pemuda Masjid Atambua, Pemuda Budha, Pemuda Hindu Dharma, Pemuda Policarpus, Pemuda Gereja Betel Indonesia dan Pemuda Katolik se-NTT.
Seorang peserta dari Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (J-RUK) Kupang, Ronaldus Asto Dadut, mengomentari, “Stop menjual orang NTT. Orang NTT bukan budaknya perekrut tenaga kerja,” tegasnya.
Koordinator JPIC SSpS Timor Suster Genoveva SSpS minta kepada para calo perekrut agar segera menghentikan aksi mereka. “Jangan mengambil keuntungan dengan menjual manusia untuk memperkaya diri. Uang itu panas dan resikonya akan ditanggung kemudian.” (Felixianus Ali)
