“Konferensi Waligereja Indonesia menyerukan agar saudara-saudari menggunakan hak untuk memilih dan jangan tidak ikut memilih. Hendaknya pilihan Anda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-imbalan lainnya,” tulis Surat Gembala Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Sikap demikian, lanjut surat gembala itu, merupakan perwujudan ajaran Gereja yang menyatakan, “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Spes 75).
Selain mendorong umat Katolik untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menentukan pilihan dengan hati dan pikiran yang jernih, surat gembala yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal KWI, masing-masing Mgr Ignatius Suharyo dan Mgr Johannes Pujasumarta itu meminta umat Katolik agar saat pemilihan mendatang mereka memilih sosok yang mempunyai integritas moral.
Maka, kata surat itu, rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diketahui, “khususnya mengamati apakah mereka sungguh-sungguh mempunyai watak pemimpin yang melayani dan yang memperjuangkan nilai-nilai sesuai Ajaran Sosial Gereja: menghormati kehidupan dan martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memberi perhatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung.”
Yang sungguh diharapkan, tegas para uskup, adalah pemimpin yang gigih memelihara, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. “Oleh karena itu kenalilah sungguh-sungguh para calon sebelum menjatuhkan pilihan.”
Selain itu, umat Katolik diharapkan terlibat dalam Pemilu, agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta berkualitas. “Kalau saudara dan saudari memiliki kesempatan dan kemampuan, sungguh mulia jika Anda bersedia ikut menjaga agar tidak terjadi kecurangan pada tahap-tahap pemilihan. Hal ini perlu kita lakukan melulu sebagai wujud tanggungjawab kita, bukan karena tidak percaya kepada kinerja penyelenggara Pemilu.”
Para uskup menghimbau agar umat yang terlibat kampanye mengusahakan agar kampanye berjalan santun dan beretika, tidak menggunakan kampanye hitam dan tidak menggunakan isu-isu SARA.
“Khususnya kami berharap agar media massa menjalankan jurnalisme damai dan berimbang. Pemberitaan media massa hendaknya mendukung terciptanya damai, kerukunan serta persaudaraan, mencerdaskan dan tidak melakukan penyesatan terhadap publik, sebaliknya menjadi corong kebenaran,” tulis surat tertanggal 26 Mei 2014 itu.
Dijelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden baru, bangsa kita akan menghadapi tantangan-tantangan berat, misalnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, pendidikan, pengangguran, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Masalah dan tantangan lain yang tidak kalah penting adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan hidup dan upaya untuk mengembangkan sikap toleran, inklusif dan plural demi terciptanya suasana rukun dan damai dalam masyarakat.
“Tantangan-tantangan berat ini harus diatasi sekuat tenaga dan tanpa henti. Kita semua berharap semoga di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih, bangsa Indonesia mampu menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah itu,” tulisnya.
Para uskup juga mengajak umat untuk mendukung dan memberikan loyalitas kepada siapa pun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. “Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik, hendaknya berhenti saat Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik bulan Oktober 2014. Kita menempatkan diri sebagai warga negara yang baik, menjadi seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia, karena kita adalah bagian sepenuhnya dari bangsa kita, yang ingin menyatu dalam kegembiraan dan harapan, dalam keprihatinan dan kecemasan bangsa kita (bdk GS 1).” (paul c pati)
