Tanggal 9 April 2014 merupakan pemilu istimewa bagi bangsa Indonesia. Pertama, karena merupakan tahap awal rangkaian suksesi kepemimpinan nasional dengan akan dipilihnya presiden baru bulan Juni 2014. Kedua, adanya kekecewaan terhadap legislatif dan eksekutif yang sarat akan perilaku korup, terjadinya konflik horizontal, ancaman terhadap minoritas, lemahnya wibawa pemerintah, hingga memunculkan harapan agar terjadi perubahan yang signifikan dalam kualitas dan moralitas.
Ketua Umum FMKI KAJ Veronica Wiwiek, Ketua Presidium ISKA Muliawan Margadana, Ketua Presidium PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum Pemuda Katolik Agustinus Tamo dan Ketua Presidium WKRI Yustina Rostiawati menulis pernyataan itu dalam Seruan Eksponen Katolik bertema “Memilih Itu Bertanggung Jawab” yang dikeluarkan bulan April menjelang Pemilu Legislatif 2014.
Menurut mereka, dengan sistem one man one vote, maka suara umat Katolik turut menjadi penentu hasil pemilihan legislatif (pileg).” Adanya lebih dari 1000 caleg beragama Katolik (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten) dan umat sebagai pemilih di berbagai pelosok Nusantara merupakan tantangan bagaimana agar suara umat Katolik benar-benar memilih calon yang berkualitas,” tulis mereka.
Maka, melengkapi Surat Gembala Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), para aktivitis Ormas Katolik Indonesia itu menyerukan kepada segenap komponen Gereja Katolik Indonesia untuk mengambil bagian secara langsung dalam pileg, baik sebagai pemilih maupun pengawas. Pertama-tama mereka menyatakan “Menolak Golput,” karena itu bukan solusi untuk memperbaiki bangsa.
Mereka mengajak hirarki Gereja untuk “terus-menerus dan nyata menegakkan, menjaga serta menghembuskan prinsip-prinsip pemilu yang bermoral dan beretika, hingga transaksi politik dan money politic dapat disadari serta ditolak oleh semua komponen bangsa.” Itu sangat penting, tulis mereka.
Para caleg beragama Katolik dihimbau agar tetap teguh memegang nilai-nilai etika serta kebangsaan, “dengan mengutamakan dialog dengan berbagai unsur masyarakat dan menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi bangsa.”
Sedangkan umat Katolik didorong untuk melaksanakan hak pilih dengan mengutamakan nurani serta cerdas melihat partai politik serta caleg yang memiliki peluang besar untuk terpilih. “Utamakan partai dan caleg yang memiliki integritas dan rekam jejak menjaga Pancasila, UUD’45, Bhinneka Tunggal IKA serta NKRI.”
Mereka juga berharap agar umat dengan berbagai cara turut mengawal proses penghitungan suara, sejak di TPS hingga akhir penghitungan akhir di KPU mengingat kecurangan pasti terjadi di berbagai tahapan penghitungan suara.
“Umat Katolik harus meneladani Yesus Kristus yang memilih wafat di Kayu Salib untuk membangun Dunia Baru dibanding memilih sikap ‘Cuci Tangan seperti Pilatus’ yang secara halus menghindar dari tuduhan terlibat di dalam konspirasi para Imam Agung dan Kaum Farisi!”
Seruan itu diawali dengan kutipan homili Paus Fransiskus di Domus Santa Martha, 16 September 2013, yang mendorong umat Katolik untuk “ikut bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan kemampuan mereka, dan dengan cara ini Anda ikut bertanggung jawab. Berpolitik, sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja, merupakan salah satu bentuk tertinggi dari karya amal, karena melayani kepentingan umum.”(pcp)
