Multikultur dan perbedaan-perbedaan adalah kodrati. Agama, suku, bahkan makanan maupun pakaian yang dikenakan masing-masing orang itu berbeda. “Perbedaan-perbedaan yang ada itu, jaman dulu disepakati bersama, disatukan bersama, membentuk yang namanya dasar dari orang Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Pastor Yoseph Suyatno Hadiatmojo Pr berbicara dalam sebuah sarasehan dan aksi lintas agama bertema “Membangun Jiwa Pancasila melalui Kehidupan Agama yang Toleran” di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) baru-baru ini.
Ketua Forum Persaudaraan Antarumat Beriman (FPUB) Yogyakarta itu mengingatkan akan pentingnya dasar negara Indonesia yang tak bisa diubah yakni Pancasila. “Yang ingin mengubah dasar negara, ya, ini berarti ingin membongkar negara kita menjadi rusak-rusakan,” katanya di hadapan 500 orang mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta.
Sarasehan dan aksi lintas agama yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Katolik UNY itu menghadirkan pembicara kunci GKR Hemas, enam tokoh agama dan satu tokoh penghayat Pangestu.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas adalah permaisuri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, raja Kasultanan Yogyakarta sejak 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 1998. Sejak 2004, Ratu Hemas menjadi anggota DPR RI asal DIY dan sejak 2009 menjadi Wakil Ketua DPD.
Tema acara itu, menurut GKR Hemas menyentuh dan tanggap akan problem yang memprihatinkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Indonesia lahir sebagai negara di atas realitas masyarakatnya yang majemuk dan perbedaan latar belakang suku, bangsa dan agama, kepercayaan, ras, bahasa dan budaya,” katanya.
Ratu Hemas mengamati bahwa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hal yang mudah, terlebih setelah terlihat gejala bahwa hampir semua provinsi yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya penghasilan, dan sumber daya manusia yang baik ingin berdiri sendiri.
Cara menjaga NKRI bisa dimulai dari yang lingkup terkecil yakni keluarga dan masyarakat, kata GKR Hemas yang menyesalkan tentang hilangnya pendidikan budi pekerti dari kurikulum pendidikan, padahal “itu letak dasar masyarakat Indonesia untuk saling memahami dan menghormati.”
Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta berharap agar keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dikembalikan menjadi kekuatan dan bukan alat pemecah persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai Pancasila dan semangat toleransi dalam konstitusi.
Menurut tokoh agama Buddha, Effendie Tanumihardja, perbedaan agama yang dianut pada dasarnya tidak menghalangi hubungan akrab antarumat, baik secara pribadi, keluarga atau kelompok. “Interaksi bisa dijalin lewat berbagai hal dan kepentingan,” kata Effendie.
Sedangkan menurut tokoh agama Hindu, I Wayan Sumerta, kehidupan berbangsa yang penuh dengan nilai toleransi dan dijiwai oleh Pancasila akan menjadi kenyataan apabila bangsa ini sungguh-sungguh memiliki goodwill untuk mewujudkannya.
Usai sarasehan yang dilaksanakan 16 November 2013 itu, kelompok lintas iman dibentuk secara permanen dengan membuat agenda kampanye toleransi dan perdamaian. Acara juga dilanjutkan dengan aksi kampanye toleransi dan perdamaian di ruas-ruas jalan di sekitar kampus UNY.***
