Politisi Katolik perlu mengandalkan bonum commune dan menolak politik identitas

0
3170

Diskusi bedah pilkada

Pastor Yong Ohoitimur MSC menegaskan, politisi Katolik perlu mengandalkan nalar politik yang rasional yakni bonum commune (apa yang benar, adil, baik bagi semua) dan menolak praktik politik identitas (politik yang didasarkan pada sentimen primordial yakni suku, agama ras, antargolongan), yang berimplikasi pada diskriminasi.

Rektor Unika De La Salle Manado itu berbicara dalam Diskusi Bedah Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh ISKA Sulut, yang dipimpin oleh Adry Manengkey, di Wisma Montini Manado, 27 Februari 2018.

Puluhan peserta termasuk Presidium Pemerintahan dan Politik DPP ISKA Daniel Tonapa dan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulut Kombes Polisi Henny Posumah hadir pada diskusi dengan keynote speaker Uskup Manado Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC yang datang didampingi Moderator ISKA Sulut Pastor John Montalalu Pr.

Orang Katolik, menurut Pastor Yong Ohoitimur, perlu masuk ke dalam dunia politik, hukum dan pemerintahan sebagai jalan melaksanakan kerasulan Gereja.

“Hierarki mendampingi kaum awam yang kompeten untuk menjawab panggilan di bidang politik berupa membina spiritual dan moral politik,” lanjut imam itu seraya memberikan rekomendasi agar Gereja Katolik memprakarsai gerakan seperti “Bhinneka Tunggal Ika” dan “anti politik uang”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Josef Raco, Frankie Taroreh, Yulius Raton dan Stevanus Ngenget dari Unika De La Salle Manado, sesuai permintaan Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Sulut, ada empat faktor yang menjadi penentu tingkat keterpilihan pemimpin publik. Keempat faktor itu adalah fair (keadilan), courage (keberanian), competence (kompetensi) dan compassion (empati atau kepedulian).

Karena, menurut Raco, kriteria dominan pemimpin publik di mata pemilih rasional adalah competence 29 persen,  fair 27 persen, courage 26 persen, compassion 16 persen,” maka dia direkomendasikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dalam kepemimpinan publik di tahun demokrasi ini mempertimbangkan faktor-faktor itu.

Dalam presentasinya, Mgr Rolly Untu yang membuka acara itu dengan Misa, menguraikan Ajaran Sosial Gereja untuk menjadi pedoman dan pegangan bagi umat Katolik yang akan terjun dalam bidang sosial kemasyarakatan termasuk bidang politik, yakni Lumen Gentiun, Gaudium et Spes dan Apostolicam Aquasitatem. (A. Ferka)

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Please enter your name here