u

Kebebasan beragama dan menjalankan kegiatan keagamaan, termasuk pembangunan sarana keagamaan, masih terkendala oleh ulah sekelompok oknum warga yang tidak menghendaki kehidupan harmonis antarumat beragama, dan terkadang pemimpin daerah kurang memiliki komitmen untuk menegakkan konstitusi karena ketakutan atas karir politiknya di masa depan.

Penegasan itu ditulis dalam siaran pers yang disampaikan dalam jumpa pers yang digelar oleh Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo di Kantor KWI Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, 14 Agustus 2015. Mgr Suharyo didampingi Sekretaris Eksekutif KWI Pastor Edy Purwanto Pr dan anggota Komisi Kerawam KWI Adrianus Meliala dan Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana.

Dalam sumbangan Gereja Katolik Indonesia berjudul “70 Tahun Merdeka Menuju Indonesia yang Bermakna untuk Semua” itu ditulis bahwa “Gereja Katolik mengharapkan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, tertib, dan aman agar cita-cita kehidupan bersama yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan dapat dirasakan oleh semua anak bangsa.”

Dalam perjalanan, lanjutnya, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para pemimpin bangsa harus mulai mengubah mentalitas berkuasa dari yang berorientasi pada proses menjadi yang berorientasi pada hasil, “sehingga rakyat dapat merasakan perbaikan kualitas hidup yang gradual secara lebih cepat serta berbagai ekses pembangunan dapat diminimalisasi.”

Maka Gereja Katolik meminta agar pemimpin bangsa, “selalu memberikan contoh dan teladan bagi rakyat semua dalam melakukan perubahan mentalitas bekerja dan bekerjasama agar berbagai permasalahan fundamental bangsa dapat segera teratasi.” Untuk itu, lanjutnya, sebagai bagian integral dari bangsa, Gereja Katolik Indonesia tetap memiliki komitmen kuat dan terus-menerus “memberikan kontribusinya bagi perbaikan kehidupan rakyat.”

Melalui perenungan mendalam terhadap kondisi kekinian bangsa Indonesia, lanjutnya, Gereja Katolik masih berkeyakinan bahwa negeri ini akan semakin maju dan sejahtera apabila seluruh pemimpin bangsa ini bersedia melakukan konsolidasi komitmen moral untuk membangun Indonesia, bukan semata-mata untuk menguasai negara yang penuh anugerah dari Tuhan ini.

Siaran pers yang ditandatangani di Jakarta 14 Agustus 2015 oleh Mgr Ignatius Suharyo menegaskan bahwa pemimpin bangsa wajib “membuat Indonesia semakin bermakna bagi seluruh warga bangsa ini dan menghadirkan Indonesia yang bahagia dan gembira.”

Gereja Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah menginjak usia ke-70. “Rahmat kemerdekaan telah memampukan kita semua untuk ambil bagian dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.”

Selama 70 tahun, banyak capaian dan kemajuan berhasil diraih, terutama yang tampak dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan manusia, kualitas demokrasi, infrastruktur fisik, hingga kontribusi regional dan global sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Meski demikian, Gereja masih merasakan sejumlah permasalahan fundamental yang menghambat pemenuhan hakikat kemanusiaan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang majemuk. “Masih banyak anak bangsa belum bisa merasakan cita-cita kemerdekaan. Kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, keterbelakangan daerah, ketidakadilan hingga kekerasan masih menjadi situasi keseharian yang dialami oleh banyak saudara-saudari kita di berbagai belahan Nusantara.”

Bahkan karena keterbatasan kesempatan, lanjutnya, “masih banyak dari kita yang harus menempuh perjalanan jauh untuk menyambung hidup. Kehadiran negara terkadang juga belum terasa pada saat dibutuhkan oleh warga negara, dan pelayanan publik masih jauh dari kondisi memuaskan di banyak sektor.”

Siaran pers itu juga mengungkapkan berbagai masalah, antara lain, kurangnya komitmen moral para penyelenggara negara, pemimpin politik, dan warga terdidik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa, serta komitmen moral pemimpin politik dan penyelenggara negara masih jauh dari upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Hal lain yang diangkat adalah semakin beratnya kehidupan bagi sebagian besar rakyat di bidang ekonomi, masih rendahnya tingkat pendidikan bagi sebagian besar anak bangsa masih, belum hadirnya keadilan di bidang hukum di tengah masyarakat, penegakan hukum yang terkadang tampak tebang pilih dan pilih kasih, serta masih adanya penindasan terhadap kaum minoritas dan marginal, yang sering kali kurang mendapatkan perlindungan dari negara.(paul c pati)

Keterangan foto: Jumpa Pers oleh Ketua Presidium KWI Mgr Ignatius Suharyo yang didampingi Sekretaris Eksekutif KWI Pastor Edy Purwanto, Ketua ISKA Muliawan Margadana, dan anggota Komisi Kerawam KWI Adrianus Meliala. (Foto dari Dokpen KWI/Matius Bramantyo)

Tinggalkan Pesan