Perdagangan Orang

Uskup Agung Merauke Mgr Nicolaus Adi Seputra MSC mengatakan bahwa perdagangan orang itu berbahaya karena hak asasi dari orang yang direkrut oleh para calo dengan dalih tenaga kerja ternyata dipasung dan dikurangi.

Berbicara dalam Sosialisasi tentang Bahaya Perdagangan Orang di Indonesia yang dilaksanakan di Biara MSC, Merauke, 2 September 2014, uskup agung itu mengatakan, “sebenarnya negara harus melindungi rakyatnya, tetapi praktiknya tetap ada calo perdagangan manusia yang terkadang tak tersentuh oleh hukum.” Juga ditegaskan bahwa sebenarnya harkat dan martabat seseorang tidak diberikan oleh negara tetapi oleh Tuhan Allah.

Uskup agung menyesal karena UUD 1945 tak lagi melindungi hak-hak manusia dan manusia sendiri lebih mengukur segala sesuatu dengan gaya modern, yakni memiliki rumah mewah, handphone, mobil (bila perlu dua atau tiga), serta makanan wah dengan tempat berpindah-pindah. “Model hidup jaman sekarang, tidak mau makan di rumah tapi di hotel atau di tempat yang berpindah-pindah,” kata uskup.

Menurut uskup, masyarakat Indonesia sekarang sudah dirasuk berbagai alat modern, sehingga mereka merasa hebat kalau sudah memiliki semua alat modern. Oleh karena itu, orang lalu tergiur mencari kerja untuk bisa memiliki alat-alat itu, dan di saat itulah mereka “menjadi makanan empuk perdagangan orang.”

Link perdagangan orang, jelas uskup, adalah pencuri, perampok, alkohol, narkoba, dan penjualan organ tubuh, padahal, “manusia adalah satu kesatuan utuh yaitu jiwa, badan dan roh, dan dunia modern hanya berbicara tentang orang saja, tidak tentang jiwa, maka terjadi kepincangan.”

Yakin bahwa Merauke pasti menjadi tempat transit perdagangan orang, uskup meminta agar kasus di kota itu langsung dipangkas karena sangat berbahaya. “Karena korban pasti mengalami trauma seumur hidup dan penyakit baru mulai muncul selain HIV-AIDS,” kata uskup seraya berharap agar sosialisasi itu bukan hanya sekedar pembekalan namun bisa menanam nilai nurani untuk siap diutus menghentikan perdagangan orang dan calon korbannya.

Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke Pastor Anselmus Amo MSC menjelaskan bahwa Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) merasa perlu berkampanye tentang perdagangan orang karena dirasa berbahaya bagi orang, khususnya di Merauke.

Maka JPIC bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Perempuan Merauke (el-AdPPer) dengan melibatkan 30 orang, termasuk tokoh rohaniwan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, LSM, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Lembaga Advokasi Perempuan Merauke, Perhimpunan Hotel dan Retoran Indonesia (PHRI) dan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS (KPAD) dan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Berdasarkan data IOM, sejak 2005 hingga 2013, tercatat 6432 korban perdagangan orang di Indonesia. Dari jumlah itu, 83 persen adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Laporan US State Departement Juni 2013 mengatakan bahwa proses pencegahan, penanganan dan pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia belum maksimal, masih parsial, sendiri-sendiri, atau belum terorganisir dengan baik.

Menurut Nurul Qoiriah dari International Organization for Migration (IOM), keadaan itu disebabkan oleh belum terbangunnya persepsi di lingkungan aparat penegak hukum, belum adanya pengetahuan memadai dan merata di kalangan masyarakat luas tentang korban, dan belum terbangun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai UU No. 09 Tahun 2008 di daerah.

“Belum terbangun mekanisme dan koordinasi antara instansi anggota gugus tugas TPPO dan masih rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat,” kata Nurul.

Dalam  acara itu, Suster Katarina FSGM dari JPIC-FSGM mengingatkan bahwa banyak kotbah dan sambutan Paus Fransiskus sungguh menunjukkan perhatian dan keprihatinan terhadap perdagangan orang di dunia. (Agapitus Batbual)

Tinggalkan Pesan